KlikSiber.com — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Ayodhia G. L. Kalake, secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain.
Pelantikan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (9/1/2026), sebagai bagian dari penguatan tata kelola sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kemenko Infra.
Pelantikan pejabat fungsional ini merupakan implementasi kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menitikberatkan pada penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan kebutuhan organisasi. Seluruh pejabat yang dilantik telah melalui tahapan uji kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga diharapkan mampu menjalankan peran fungsional secara profesional dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Sesmenko Ayodhia menekankan bahwa pelantikan bukanlah sekadar proses administratif atau seremonial, melainkan sebuah titik awal dari amanah dan tanggung jawab baru. Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional menuntut kinerja yang nyata, terukur, serta selaras dengan target dan indikator kinerja organisasi.
“Integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas harus menjadi nilai utama dalam menjalankan tugas. Jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, sehingga kontribusinya harus dapat dirasakan secara konkret,” ujar Ayodhia.
Lebih lanjut, ia mendorong para pejabat fungsional yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan ruang lingkup tugas masing-masing, terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi, serta membangun pola kerja yang kolaboratif.
Menurutnya, pengembangan kompetensi secara berkelanjutan menjadi kunci agar ASN mampu menjawab tantangan pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang semakin kompleks.
Ayodhia juga menegaskan pentingnya budaya kerja berbasis kinerja dan hasil (outcome oriented), sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang tengah dijalankan pemerintah.
Dengan demikian, setiap pejabat fungsional diharapkan tidak hanya fokus pada pemenuhan angka kredit, tetapi juga pada kualitas kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis Kemenko Infra.
Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Kemenko Infra. Hadir sebagai saksi Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Rahayu, serta Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Andreas Dipi Patria. Selain itu, acara juga dihadiri Inspektur Kemenko Infra Muhammad Jalu Wredo Aribowo; Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Permukiman, Novia Fitriyanti; serta Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum dan Keuangan, Andi Hariawan.
Melalui pelantikan ini, Kemenko Infra menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan.
