KlikSiber.com – Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan penyaluran santunan dan bantuan sosial bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada para ahli waris korban dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Sibolga, Minggu (21/12/2025).
Santunan diberikan kepada keluarga korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per ahli waris, sementara korban luka-luka menerima bantuan senilai Rp5 juta. Berdasarkan data hasil asesmen bersama pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 54 korban meninggal dunia telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima santunan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa kehadiran negara dalam penanganan bencana merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Ia menegaskan, Kemensos berperan aktif dalam tim nasional penanggulangan bencana yang bekerja di bawah koordinasi Presiden Prabowo.
“Kami hadir untuk memastikan keluarga korban mendapatkan perhatian dan dukungan dari negara. Kami turut berduka cita atas musibah yang terjadi,” kata Gus Ipul.
Selain santunan kepada korban, Kemensos turut menyalurkan bantuan logistik kebencanaan senilai Rp1,2 miliar melalui Pemerintah Kota Sibolga. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan darurat serta mendukung proses pemulihan wilayah terdampak.
Kemensos juga menyiapkan skema bantuan lanjutan bagi para penyintas, mulai dari bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta untuk kebutuhan perabotan, jaminan hidup selama satu hingga tiga bulan, hingga bantuan pemulihan ekonomi berupa modal usaha senilai Rp5 juta per keluarga terdampak.
Seiring dengan itu, Kemensos tengah mengajukan usulan penyesuaian nilai bantuan jaminan hidup yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp10.000, agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana.
Seluruh bantuan tersebut disalurkan melalui mekanisme asesmen terpadu yang melibatkan Kemensos, pemerintah daerah, dan BNPB, guna memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan transparan.
