KlikSiber.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (3/3/2026).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Dalam operasi senyap tersebut, tim penyelidik KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut. Ia menyampaikan bahwa operasi dilakukan secara tertutup sebagai bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya Bupati,” ujar Budi dalam keterangan singkatnya kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci perkara yang melatarbelakangi penangkapan tersebut. Budi menyebutkan bahwa pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan untuk mendalami konstruksi perkara.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut. Dalam kurun waktu itu, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk memutuskan apakah pihak-pihak yang diamankan akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.

Operasi tangkap tangan merupakan salah satu strategi penindakan yang kerap dilakukan KPK dalam mengungkap praktik korupsi, khususnya yang berkaitan dengan suap atau gratifikasi. OTT biasanya dilakukan setelah tim penyelidik memperoleh informasi dan bukti awal yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Penangkapan kepala daerah dalam OTT kembali menambah daftar pejabat publik yang terjerat kasus korupsi. Sebagai kepala daerah, bupati memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan kebijakan, termasuk terkait pengelolaan anggaran, perizinan, dan proyek-proyek pembangunan daerah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait penangkapan tersebut. Situasi di lingkungan pemerintahan setempat dilaporkan tetap berjalan seperti biasa sembari menunggu perkembangan lebih lanjut dari KPK.

KPK menyatakan akan menyampaikan secara terbuka hasil pemeriksaan dan konstruksi perkara dalam konferensi pers resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.

Publik kini menantikan penjelasan lebih rinci mengenai kasus yang menjerat Bupati Pekalongan tersebut, termasuk dugaan peran masing-masing pihak yang turut diamankan dalam operasi tersebut.