KlikSiber.com – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai mengalihkan fokus penanganan limbah domestik ke arah yang lebih spesifik dan terdesentralisasi. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/2/2026),
Presiden menginstruksikan percepatan pengembangan teknologi pengolahan sampah skala mikro sebagai solusi nyata persoalan lingkungan di tingkat akar rumput.
Langkah ini diambil untuk melengkapi program strategis Waste to Energy (sampah menjadi energi) berskala besar yang sudah berjalan, dengan menyasar titik-titik produksi sampah terkecil di kelurahan dan desa.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa Presiden menekankan pentingnya hilirisasi riset dari lingkungan kampus. Teknologi pengolahan sampah ini tidak lagi hanya menjadi prototipe di laboratorium, tetapi harus segera diimplementasikan secara massal.
“Presiden menekankan bahwa inovasi dari perguruan tinggi harus menjadi pelengkap yang krusial. Teknologi skala mikro ini dirancang untuk menangani volume sampah sekitar 10 ton per hari di level kelurahan atau desa,” jelas Brian Yuliarto usai mengikuti rapat terbatas tersebut.
Dalam operasionalnya, program ini akan dijalankan secara lintas sektoral. Pemerintah melibatkan Danantara sebagai pengelola investasi dan berkoordinasi ketat dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan setiap alat yang digunakan memenuhi standar emisi serta tidak menimbulkan dampak negatif baru bagi ekosistem lokal.
Berbeda dengan proyek strategis nasional (PSN) pengolahan sampah menjadi listrik, teknologi skala mikro ini mengedepankan konsep ekonomi sirkular yang lebih praktis. Fokus utamanya bukan pada produksi energi, melainkan pada konversi sampah menjadi produk turunan yang memiliki nilai guna untuk pembangunan infrastruktur desa.
Salah satu hasil akhir yang ditargetkan adalah pengolahan limbah menjadi material campuran semen. Material ini nantinya dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atau desa untuk pembangunan fasilitas publik, seperti trotoar, jalan setapak, hingga paving block.
Pemerintah menargetkan fase uji coba atau pilot project program ini dapat segera bergulir pada tahun 2026. Sejumlah kota besar dengan kepadatan penduduk tinggi akan menjadi titik awal implementasi sebelum nantinya direplikasi ke seluruh pelosok Indonesia.
Akselerasi ini diharapkan dapat mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kian hari kian mengalami kelebihan kapasitas (overcapacity). Dengan menyelesaikan persoalan sampah di tingkat kelurahan, pemerintah optimis biaya logistik pengangkutan sampah dapat ditekan dan kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah dari sumbernya akan meningkat.
Melalui instruksi Presiden Prabowo ini, teknologi pengolahan sampah skala mikro diharapkan tidak hanya sekadar menjadi solusi lingkungan, tetapi juga menjadi motor baru bagi kemandirian ekonomi desa di masa depan.
