KlikSiber.com / JAKARTA — Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat prestasi nasional setelah meraih penghargaan tertinggi kategori Pemerintah Provinsi dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026.
Penghargaan tersebut menempatkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan hasil penilaian terbaik dalam pelayanan investasi dan percepatan pelaksanaan berusaha.
Penghargaan diterima langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dalam penyelenggaraan ALI 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Maluku Utara berhasil meraih posisi teratas setelah bersaing dengan lima provinsi lain yang masuk dalam daftar nominasi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Dalam hasil akhir penilaian, Jawa Timur menempati peringkat kedua, sedangkan Jawa Tengah berada di posisi ketiga.
Capaian tersebut menjadi catatan penting bagi Maluku Utara di tengah meningkatnya aktivitas investasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam di daerah tersebut.
ALI 2026 tidak hanya mengukur besarnya investasi yang masuk ke suatu daerah. Penilaian juga mencakup kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan upaya pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan berusaha.
Secara nasional, proses evaluasi dilakukan terhadap 571 objek penilaian yang terdiri atas 546 pemerintah daerah serta 25 kementerian dan lembaga.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menekankan pentingnya kualitas pelayanan dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Pelayanan yang baik dinilai dapat mendukung masuknya investasi sekaligus memperluas penciptaan lapangan pekerjaan.
“Layanan investasi menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa meningkatkan iklim investasi secara keseluruhan di Indonesia. Yang paling penting bagaimana kita bisa menarik investasi yang ujungnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Rosan.
Sherly Tekankan Kepercayaan dan Tata Kelola
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos memandang penghargaan ALI 2026 sebagai bentuk pengakuan terhadap upaya pemerintah daerah dalam membangun pelayanan dan tata kelola investasi.
Menurut Sherly, keberhasilan menarik investasi tidak cukup hanya diukur berdasarkan besarnya nilai investasi. Kepercayaan dunia usaha terhadap pelayanan pemerintah juga menjadi bagian penting yang harus terus dijaga.
“Investasi besar adalah capaian. Tetapi mendapatkan kepercayaan karena cara kita melayani adalah tanggung jawab yang lebih besar,” ujar Sherly.
Maluku Utara selama ini memiliki potensi sumber daya alam yang menjadi daya tarik bagi kegiatan investasi, termasuk pengembangan industri dan hilirisasi. Namun, Sherly menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak boleh menjadi satu-satunya keunggulan yang diandalkan daerah.
Menurut dia, tata kelola pemerintahan, kepastian pelayanan serta koordinasi antarinstansi menjadi faktor yang tidak kalah penting untuk menjaga keberlanjutan investasi.
“Bagi kami, sumber daya alam adalah modal awal, bukan keunggulan akhir. Keunggulan sesungguhnya adalah trust dan good governance—pemerintah bergerak sebagai satu tim, dari perizinan hingga investasi benar-benar berjalan,” katanya.
Sherly juga menekankan bahwa investasi harus memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat. Kehadiran investasi diharapkan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM dan pelaku usaha lokal serta menciptakan peluang ekonomi bagi generasi muda.
“Potensi membuat investor datang. Kepercayaan membuat mereka bertahan. Kesejahteraan warga membuat investasi berarti,” tegas Sherly.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani beserta jajaran serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini atas dukungan dan kolaborasi dalam peningkatan kualitas pelayanan investasi.
DPMPTSP Dituntut Pertahankan Kualitas Pelayanan
Penghargaan tingkat nasional tersebut juga menjadi tantangan bagi jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mempertahankan standar pelayanan di tengah peluang investasi yang semakin besar.
Kepala DPMPTSP Maluku Utara Nirwan M.T. Ali mengatakan pihaknya akan terus melakukan peningkatan pelayanan, terutama menghadapi perkembangan hilirisasi, kawasan industri dan optimalisasi berbagai potensi sumber daya alam.
“Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, pelayanan itu terus kita tingkatkan,” kata Nirwan.
Menurut Nirwan, kualitas pelayanan pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan potensi investasi tidak berhenti pada minat investor, tetapi dapat direalisasikan menjadi kegiatan ekonomi.
Dengan pelayanan perizinan yang semakin efektif dan koordinasi antarlembaga yang kuat, investasi diharapkan dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah dan masyarakat.
Capaian dalam ALI 2026 karena itu menjadi momentum bagi Pemprov Maluku Utara untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus memperkuat tata kelola investasi. Tantangannya adalah memastikan peningkatan aktivitas investasi berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya usaha lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Sherly, predikat terbaik nasional tersebut bukan alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti melakukan pembenahan.
“Penghargaan ini bukan garis akhir, tetapi pengingat untuk terus bekerja lebih baik,” ujarnya. (*)
