KlikSiber.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Operasi tersebut menjaring 17 orang dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat pertanahan, petinggi perusahaan properti, hingga mantan kepala daerah.
Tak hanya mengamankan belasan orang, tim KPK juga menyita uang tunai dalam jumlah fantastis. Uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing itu disebut bernilai ratusan miliar rupiah.
Barang bukti uang tersebut ditemukan dalam kemasan sekitar 20 koper, boks, dan kardus. Sejumlah dokumen turut diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
Di antara pihak yang disebut terjaring OTT adalah Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Adrianto Pitojo Adhi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung.
Nama lainnya yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi dan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri.
Selain para pejabat tersebut, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diamankan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi operasi senyap tersebut. Menurutnya, OTT ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan hak atas tanah di Kabupaten Bogor.
“OTT ini berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor dan dugaan penerimaan lainnya,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa.
Meski demikian, KPK belum mengungkap secara terperinci dugaan aliran dana maupun keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Penyidik juga masih mendalami hubungan antara barang bukti uang tunai yang diamankan dengan proses pengurusan HGB yang menjadi fokus operasi.
Saat ini, para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK akan menentukan status hukum mereka berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh.
Dalam informasi awal yang disampaikan, KPK disebut memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT.
Hingga kini, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
