KlikSiber.com, JAKARTA – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir ke ranah politik parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Jumlah tersebut jauh melampaui batas minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan adanya dukungan tersebut. Berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen, sebanyak 120 anggota DPR tercatat telah memberikan tanda tangan.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan.
Dukungan itu berasal dari delapan fraksi dengan komposisi 14 anggota PDI Perjuangan, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 19 anggota NasDem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, serta 18 anggota Demokrat.
Saan menegaskan, secara administratif jumlah dukungan tersebut telah memenuhi persyaratan pengajuan hak konstitusional DPR.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” ujarnya.
Usulan tersebut mengacu pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah, yang mengatur Hak Menyatakan Pendapat DPR terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara tersebut.
Dalam konteks ini, materi usulan secara khusus diarahkan pada dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelas Saan.
Meski telah mengantongi dukungan 120 anggota, usulan tersebut masih harus melewati tahapan pembahasan di internal DPR. Pimpinan DPR akan terlebih dahulu membawa persoalan ini ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus).
Tahapan tersebut diperlukan untuk menentukan proses selanjutnya sesuai mekanisme dan tata tertib DPR RI.
Dengan dukungan lintas delapan fraksi, usulan Hak Menyatakan Pendapat ini menjadi perkembangan politik yang patut dicermati. Namun, dukungan tanda tangan anggota DPR tidak serta-merta menjadi keputusan parlemen maupun membuktikan adanya pelanggaran persyaratan jabatan oleh Gibran.
Publik kini menanti bagaimana pimpinan DPR memproses usulan tersebut dan apakah polemik ijazah Wakil Presiden ini akan berlanjut ke pembahasan resmi di parlemen.
