KlikSiber.com / TANGERANG — Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong terciptanya rantai usaha perunggasan nasional yang semakin terintegrasi dengan memperkuat keterhubungan peternak rakyat dengan pengolahan, distribusi, hingga pasar.
Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan ruang usaha yang lebih luas bagi peternak sekaligus menjaga keberlanjutan industri perunggasan nasional.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan pengembangan sektor perunggasan tidak dapat hanya bertumpu pada peningkatan produksi. Keseimbangan antara kemampuan produksi dan kebutuhan pasar menjadi faktor penting agar pertumbuhan industri dapat memberikan manfaat bagi seluruh pelaku usaha, termasuk peternak mandiri.
Hal tersebut disampaikan Agung dalam GOPAN Forum 2026 bertema “Breaking the Cycle” yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Rabu (16/9/2026). Kegiatan itu merupakan bagian dari ILDEX 2026 sekaligus rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190.
Menurut Agung, ruang pertumbuhan industri perunggasan Indonesia masih terbuka, termasuk melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi untuk menghubungkan kapasitas produksi dengan permintaan secara lebih efektif.
“Peluang kita untuk industri perunggasan nasional masih sangat terbuka. Kebutuhan per kapita kita juga masih bisa terus kita tingkatkan, tinggal bagaimana kita mensinergikan antara produksi dengan kebutuhan, antara suplai dengan demand, keseimbangan nilai yang memang harus terus kita dorong bersama,” kata Agung.
MBG Jadi Peluang Penyerapan Produk Peternak
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu peluang yang dinilai dapat memperkuat penyerapan hasil peternakan. Besarnya kebutuhan protein hewani dalam program tersebut dapat membuka pasar bagi produk unggas, terutama apabila rantai pasok dibangun dengan melibatkan peternak di sekitar lokasi pelayanan MBG.
Agung mengungkapkan pemerintah sedang memfinalisasi surat edaran mengenai optimalisasi penyerapan produk peternakan. Kebijakan tersebut antara lain diarahkan untuk memperkuat keterlibatan produsen lokal dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
“Saat ini surat edaran terkait dengan optimalisasi penyerapan produk peternakan sedang difinalkan. Intinya adalah program MBG ini harus menyerap dari para peternak yang ada di sekitar dapur baik untuk unggas maupun juga produk susu,” ujarnya.
Keterlibatan peternak, lanjut Agung, perlu ditopang dengan infrastruktur pengolahan dan distribusi yang memadai. Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dapat mengambil peran dalam menghubungkan produksi ayam dengan kebutuhan karkas yang akan disalurkan untuk program tersebut.
“RPHU inilah yang diharapkan bisa mensuplai karkas ayamnya untuk program MBG, salah satunya,” katanya.
Skema tersebut diharapkan membentuk rantai pasok yang lebih terhubung. Dengan demikian, peternak memiliki orientasi pasar yang lebih jelas, sementara kebutuhan konsumen maupun program pemerintah dapat dipenuhi melalui sistem produksi dan distribusi yang tertata.
Peternak Mandiri Diperkuat
Di sisi lain, Kementan menempatkan keberlanjutan usaha peternak mandiri sebagai bagian penting dalam pembangunan industri perunggasan. Pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan agar perkembangan industri juga diikuti peningkatan manfaat ekonomi bagi pelaku di tingkat peternak.
Agung menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman.
“Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, pada prinsipnya pemerintah ini sedang berupaya untuk menjaga keseimbangan semuanya dan apa pun kebijakan yang dilakukan tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kesejahteraan peternak,” ujar Agung.
Peternak mandiri, menurut dia, perlu memperoleh ruang yang kuat dalam ekosistem perunggasan sehingga mampu berkembang sebagai pelaku usaha, bukan sekadar berada pada sisi produksi.
“Percayalah pemerintah di bawah pengawasan Pak Ketua GOPAN ini, kita berjuang maksimal untuk terus mengangkat kesejahteraan para peternak kita. Khususnya para peternak mandiri, agar para peternak mandiri bisa menjadi tuan rumah, bisa menjadi pelaku usaha perunggasan, dan bisa menikmati usaha perunggasan kita dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Infrastruktur dan Kapasitas Usaha Harus Berjalan Bersama
GOPAN Forum 2026 dibuka Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan. Selain Agung, forum menghadirkan Direktur Komersial Bisnis PT Berdikari, Agus Wahyudi, sebagai narasumber.
Agus menilai pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kapasitas peternak. Kedua aspek tersebut dibutuhkan agar peternak mampu menjaga keberlanjutan usahanya di tengah dinamika industri.
“Dua-duanya penting; tidak ada yang lebih penting,” kata Agus.
Ia menekankan bahwa ukuran pertumbuhan peternak bukan hanya peningkatan volume produksi. Kemampuan mengelola usaha, membaca risiko, serta mengambil keputusan bisnis juga menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan peternakan.
“Bertumbuh bukan sekedar menghasilkan lebih banyak tapi tentang peternak yang semakin mampu memahami usahanya, mengelola resikonya dan menentukan langkahnya untuk masa depan,” ujarnya.
GOPAN Forum 2026 mempertemukan pemerintah, asosiasi peternak, BUMN, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan sektor perunggasan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam menghadapi persoalan produksi, distribusi, pengolahan hingga pemasaran hasil peternakan.
Penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir diharapkan dapat membuat peternak rakyat memperoleh akses pasar yang semakin luas dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, keterhubungan produksi dengan kebutuhan program seperti MBG dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat permintaan terhadap produk peternakan dalam negeri.
Melalui rangkaian ILDEX 2026 dan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190, kolaborasi pemerintah, peternak dan dunia usaha terus didorong untuk membangun industri perunggasan yang semakin tangguh, sekaligus mendukung ketersediaan protein hewani bagi masyarakat. (*)
