KlikSiber.com/BOJONEGORO – Perum BULOG Cabang Bojonegoro mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP) mendapatkan sebanyak 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan tersebut.
Bantuan diberikan dengan perhitungan 10 kilogram beras per penerima setiap bulan. Karena alokasi tiga bulan disalurkan sekaligus, masing-masing penerima mendapatkan total 30 kilogram.
Secara keseluruhan, BULOG menyiapkan sekitar 19.200 ton beras untuk disalurkan kepada 640.002 PBP yang tersebar di tiga kabupaten tersebut.
Penyaluran dalam jumlah besar itu turut mendapatkan pengawasan untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat sesuai data penerima dan jumlah yang telah ditentukan.
Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi bersama jajaran Perum BULOG melakukan pemantauan langsung proses distribusi. Sejumlah lokasi yang dipantau di antaranya Desa Jatiklabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, serta Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro.
Eko mengatakan pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program bantuan pangan berjalan sesuai ketentuan.
“Kegiatan ini dilakukan guna memastikan penyaluran Bantuan Pangan terlaksana dengan baik dan diterima oleh masyarakat sesuai ketentuan,” kata Eko.
Menurut Eko, proses penyaluran tidak hanya menjadi tanggung jawab BULOG. Koordinasi dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa diperlukan agar distribusi berjalan lancar dan bantuan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Secara tata cara teknis, penyaluran Bantuan Pangan telah melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Kami berharap seluruh proses berjalan lancar dan masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini,” ujarnya.
Satgas Diterjunkan Kawal Distribusi
Kepala Perum BULOG Cabang Bojonegoro Umar Said mengatakan pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang diterjunkan untuk mengawal distribusi bantuan hingga sampai kepada penerima.
Satgas bertugas melakukan penyerahan beras secara langsung kepada PBP sekaligus memastikan jumlah bantuan yang diterima sesuai alokasi.
Proses distribusi juga memanfaatkan aplikasi terintegrasi. Dalam mekanisme tersebut, petugas melakukan dokumentasi terhadap penerima bersama bantuan beras 30 kilogram yang diterimanya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi sekaligus pengawasan distribusi untuk meminimalkan kemungkinan bantuan salah sasaran maupun tidak sesuai jumlah.
“Satgas bertugas menyerahkan bantuan beras secara langsung kepada PBP. Penggunaan aplikasi terintegrasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan tersalurkan tepat jumlah dan tepat sasaran,” jelas Umar.
Kualitas Beras Diperiksa Sebelum Disalurkan
Selain memastikan ketepatan penerima, BULOG memberikan perhatian terhadap kualitas beras yang disalurkan.
Umar menjelaskan, beras telah melalui sejumlah tahapan sebelum dikirim ke titik distribusi. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan kualitas, pengemasan, hingga pemrosesan ulang apabila diperlukan.
“Prosedur pemeriksaan kualitas, pengemasan, dan pemrosesan ulang beras sudah dilakukan sebelum penyaluran kepada PBP,” tegasnya.
Meski telah melalui pemeriksaan, masyarakat tetap diberikan kesempatan menyampaikan pengaduan apabila menemukan beras bantuan dalam kondisi atau kualitas yang tidak sesuai.
Penerima dapat melaporkannya melalui layanan pengaduan BULOG, Satgas Bantuan Pangan BULOG di desa maupun pemerintah desa setempat. Laporan tersebut dapat ditindaklanjuti untuk proses penggantian dengan beras yang kualitasnya sesuai.
Penyaluran bantuan pangan untuk tiga bulan sekaligus tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan beras keluarga penerima manfaat di Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.
Dengan sasaran mencapai 640.002 penerima dan volume sekitar 19.200 ton, pengawasan distribusi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Sinergi antara BULOG, pemerintah daerah, pemerintah desa dan pihak terkait diharapkan mampu memastikan bantuan sampai kepada masyarakat secara tepat jumlah, tepat sasaran, dan tetap terjaga kualitasnya.
